Kamis, 16 April 2015

STUDI KASUS (PENGARUH PENCABUTAN SUBSIDI BBM TERHADAP PERMINTAAN BARANG POKOK)



BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Subsidi merupakan anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. BBM merupakan bahan bakar minyak. Permintaan merupakan kebutuhan masyarakat atau individu terhadap suatu jenis barang tergantung pada faktor harga itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, cita atau selera masyarakat, jumlah penduduk, musim atau iklim, prediksi masa yang akan mendata permintaan. Pada permintaan ini hakikatnya apabila makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga barang  suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.  Maka dapat disimpulkan apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang tersebut dan apabila barang tersebut  turun konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. 
Seiring dengan pemerintahan Presiden baru kebijakan barupun dimulai pada Oktober 2014 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan bahwa subsidi bbm tidak lama lagi segera dihapuskan. Kepastian ini menimbulkan pro dan kontra yang mengakibatkan penumpukan konsumen untuk membeli BBM sebelum disubsidi fenomena ini membuat antrian panjang di SPBU serta kemacetan ditambah dengan naiknya harga barang pokok di sejumlah pasar-pasar dikota besar melambung tinggi. BBM yang tidak bersubsidi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada November tahun 2014 dimana harga premium yang semula Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500/liter dan Solar dari Rp 5.500 menjadi 7.500/liter. Kenaikan ini berdapak buruh bagi perekonomian masyarakat karena barang-barang pokok ikut meningkat. Penghapusan subsidi BBM membuat permintaan dari masyarakat berkurang karena harga barang dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan. Daya beli masyarakatpun juga ikut menurun, dan munculnya masalah-masalah baru. Masalah ini tidak dapat atau sulit dihindari karena BBM merupakan unsur penting dalam proses produksi dan distribusi barang. Dengan demikian pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah untuk mengatasi penghapusan subsidi BBM tersebut demi menjaga kestabilan perekonomian nasional.
Banyak suara masyarakat yang mengharapkan BBM bisa distabilkan seperti biasanya agar pengeluaran mereka tidak banyak. Meksi sudah banyak aksi-aksi demo yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat hal ini tidak memutuskan tekat pemerintah untuk menghapus subsidi BBM. mereka demo untuk menuntut ke tidak seimbang harga BBM padahal harga minyak menurun harusnya harga BBM bisa disesuaikan dengan penurunan minyak dan kebutuhan masyarakat.
1.2  Rumusan Masalah
1.        Bagaimana peranan dan kedudukan pemerintah ?
2.        Bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan penghapusan subsidi diIndonesia ?
3.        Bagaimana pengaruh kenaikan BBM terhadap perekonomian masyarakat ?

1.3  Tujuan Pembahasan
1.        Untuk mendeskripsikan peranan dan kedudukan pemerintah.
2.        Untuk mendeskripsikan strategi pemerintah dalam menerapkan penghapusan subsidi.
3.        Untuk mendeskripsikan pengaruh kenaikan bbm terhadap perekonomian masyarakat.




BAB II
PEMBAHASAN

2.1     Peranan dan kedudukan pemerintah
Pemerintah sebagai tangan besar yang mengelola perekonomian negara menetapkan kebijakan-kebijakan dan melaksanakan tugas-tugasnya untuk membuat alur dan sistem ekonomi negara menjadi teratur agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang ditulis oleh Joseph E. Stiglitz dalam bukunya Economics of The Public Sector, peran utama pemerintah adalah untuk membuat suatu kerangka aktivitas maupun transaksi ekonomi dimana didalam kerangka tersebut tersedia beberapa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika ditinjau secara mendalam, pemerintah melakukan aktivitas-aktivitas pembuatan regulasi tersebut yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu :
a.              Memproduksi barang dan jasa.
b.             Membuat peraturan dan memberi subsidi pada produk swasta.
c.              Pembelian barang dan jasa untuk negara.
d.             Meredistribusi pendapatan yang disebut transfer payment
Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya mengelola negara untuk melakukan beberapa tugas termasuk pengeluaran pemerintah (government expenditure). Pengeluaran pemerintah ini dapat berupa subsidi, pemberian gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, serta pembuatan dan penyediaan public goods. Stiglitz menyatakan subsidi termasuk salah satu kebijakan dan aktivitas pemerintahan,oleh karena itu kami mencoba meninjau lebih dalam konsep, peranan, dan hakikat subsidi. Subsidi diberikan dengan maksud untuk mengurangi beberapa beban masyarakat dan meningkatkan output produksi. Pemerintah mencoba menuntaskan kewajibannya sebagai pengatur perekonomian negara dengan fokus pada keuntungan dan atau hal-hal yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu subsidi dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan tidak lain adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.



2.2     Strategi pemerintah dalam menerapkan penghapusan subsidi diIndonesia
Pemerintahan baru bapak jokowi dan jusuf kalla sudah berencana menghapuskan subsidi BBM agar harga BBM meningkat. Waktu kenaikannya memang belum pasti dan masih simpang siur. Namun kenaikan harga BBM direncanakan akan dilakukan pada 1 November 2014. Bapak Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyiratkan bahwa kenaikan BBM tidak akan dilakukan pada 1 November 2014 paling tidak januari 2015 keputusan akan ditetapkan oleh pemerintahan yang baru. Dari pengalaman sebelumnya bisa diramalkan bahwa jika benar subsidi akan dihapuskan maka akan berpengaruh pada kegiatan masyarakat, pekerjaan, maupun usaha. Contoh buruh, karena BBM cukup banyak dipakai di sektor transportasi untuk buruh yang tidak membawa kendaraan sendiri, mereka yang menaiki angkutan umum akan merasakan kerugian karena harga angkutan naik tidak sama seperti biasanya.
 Selama ini, di tiap momen kenaikan harga BBM, pemerintah suka menggembar-gemborkan bahwa pengguna BBM seolah-olah hanya kelas menengah atas pemilik mobil pribadi. Wacana ini menyesatkan karena di Indonesia pengguna sepeda motor itu jauh lebih banyak daripada pengguna mobil pribadi. Berdasarkan data BPS tahun 2012  jumlah mobil penumpang di Indonesia itu ada sekitar 10,4 juta sementara jumlah sepeda motor mencapai sekitar 76,4 juta. Adapun jumlah bis itu sekitar 2,3 juta dan jumlah truk sekitar 5,3 juta. Proporsi masing-masing jenis kendaraan di tahun 2012 bisa dilihat dalam grafik berikut:


Berdasarkan data di atas bisa dilihat bahwa pengguna sepeda motor jumlahnya jauh lebih banyak daripada pengguna mobil pribadi. Dan dapat diasumsikan bahwa sebagian besar pengguna motor ini adalah rakyat pekerja atau rakyat miskin. Begitu pula, motor biasanya digunakan untuk transportasi dalam bekerja dan kegiatan reproduktif sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah, belanja kebutuhan hidup di pasar, dan ojek. Di kota-kota besar yang tingkat kemacetannya parah, motor menjadi kendaraan favorit karena efisien untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari (bisa nyelap-nyelip menerobos macet). Artinya, sebagian besar orang yang menggunakan motor digunakan untuk kegiatan produktif dan re-produktif. Oleh karena itu pemerintah menghapuskan subsidi bbm dan menaikkan harga agar masalah kemancetan di sejumlah kota-kota besar dapat terhindarkan, namun kebijakan ini tidak relevan karena berdampak pada kebutuhan pokok yang setiap saat masyarakat membutuhkan.
Dampak berikutnya dari kenaikan harga BBM adalah naiknya harga barang-barang lain secara umum atau inflasi. Saat kenaikan BBM pada Mei 2008 misalnya, inflasi bulanan meningkat dari 0,57 di bulan April menjadi 1,41 di bulan Mei lalu naik lagi menjadi 2,46 di bulan Juni baru turun lagi 1,37 di bulan Juli dan kembali di bawah angka 1 pada bulan Agustus 2008. Begitu pula saat kenaikan BBM pada Juni 2013, inflasi bulanan meningkat dari -0,03 di bulan Mei menjadi 1,03 di bulan Juni, kemudian naik lagi menjadi 3,29 di bulan Juli, lalu turun menjadi 1,12 d bulan Agustus dan baru kembali di bawah angka 1 pada bulan September 2013. Selama tahun 2008-2013, inflasi tahunan terlihat meningkat cukup tinggi menjadi 11,06 di tahun 2008 dan 8,38 di tahun 2013. Sementara, di tahun-tahun lain, angka inflasi berada di bawah angka 7.


2.3 Pengaruh kenaikan BBM terhadap perekonomian masyarakat
Terjadinya hubungan timbal balik antara naiknya biaya produksi dan turunnya daya beli masyarakat berarti memperlemahkan roda ekonomi secara keseluruhan di Indonesia dan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun serta banyaknya pengangguran. Pemerintah kurang memperhatikan dampak kenaikan harga BBM, dimana masyarakat merasa dirugikan apalagi kaum wanita yang selalu membeli kebutuhan pokok untuk kehidupannya sehari-hari. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek naiknya harga BBM tersebut disikapi oleh pelaku pasar, khususnya pelaku pasar modal sebagai pusat perputaran dan indikator investasi.
Meskipun perekonomian diIndonesia masih termasuk mengikuti perkembangan perekonomian dunia mengapa kebijakan kenaikan BBM tetap dilaksanakan harusnya pemerintah mampu menyeimbangkan ini semua karena tidak efesien padahal harga minyak di indonesia sedang menurun drastis. Akibatnya perilaku investasi di Indonesia sangat memungkinkan mengalami perubahan. Setiap peristiwa berskala nasional apalagi yang terkait langsung dengan permasalahan ekonomi dan bisnis menimbulkan reaksi para pelaku pasar modal yang dapat berupa respon positif atau respon negatif tergantung pada apakah peristiwa tersebut memberikan stimulus positif atau negatif terhadap iklim investasi. Berdasarkan pada argumentasi di atas, maka dimungkinkan akan terjadi reaksi negatif para pelaku pasar modal setelah pengumuman tersebut. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya bahwa kenaikan harga BBM ini direaksi positif oleh pelaku pasar, maka kesimpulan sederhana dari dampak peristiwa pengumuman tersebut adalah bahwa naiknya harga BBM memberikan stimulus negatif pada perekonomian Indonesia jika pemerintah dapat menyeimbangkan harga yang sepadan namun apabila kenaikan BBM sesuai dengan pemikiran dan pendapat masyarakat maka akan mendapat respon positif. Berikut dampak penghapusan subsidi  :
2.3.1 Kenaikan BBM
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan-perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi. Secara sederhana tujuan investasi adalah untuk maksimisasi kemakmuran melalui maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha mananamkan dana pada investasi portofolio yang efisien dan relatif aman.
Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi yang akhirnya akan menaikkan harga jual produk. Multiple efek dari kenaikan BBM ini antara lain meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos angkut ditambah pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah yang pada akhirnya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil. Di lain pihak dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut akan memperberat beban hidup masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan penjualan yang pada akhirnya akan menurunkan laba perusahaan.
2.3.2     Kenaikan BBM Menyebabkan Inflasi
Kekhawatiran banyak kalangan atas dan bawah terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang sangat drastis menjadi kenyataan. Penghapusan subsidi yang diumumkan november lalu menyebabkan meningkatnya harga BBM yang semula harga premium Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500/liter dan Solar dari Rp 5.500 menjadi 7.500/liter. Hal ini menimbulkan barang-barang produksi dipasaran meningkat drastis karena dipotong jasa pengangkutan barang. Rakyat kecilpun menderita karena kenaikan ini tidak relevan dengan pendapatan mereka selama 1 bulan atau 1 minggu. Adanya kenaikan BBM ini besar kemungkinan indonesia akan mengalami inflasi dan kemiskinan yang besar.
Dilihat dari inflasi kumulatif Januari-September 2014 sebesar 9,1 persen, inflasi bulan Oktober sebesar 8,7 persen tentu saja tergolong luar biasa sehingga membuat inflasi kumulatif Januari-Oktober menjadi 15,6 persen. Inflasi Oktober berdasarkan perhitungan "tahun ke tahun" (year on year) lebih tinggi lagi, yakni 17,9 persen. Berdasarkan angka-angka itu, laju inflasi tahun 2014 diperkirakan berkisar 16-18 persen atau titik tengahnya adalah 17 persen.
Pernyataan diatas merupakan nilai-nilai inflasi pada 2014 diawal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seorang menteri ekonomi menegaskan hanya bisa menahan laju inflasi tahun 2014 di sekitar 10 persen. Lalu beberapa hari kemudian dikoreksi menjadi kira-kira 12 persen, selanjutnya kembali dikoreksi menjadi 14 persen. Kali ini dan untuk kesekian kalinya pemerintah salah langkah. Hitung-hitungan pemerintah jelas keliru dan menimbulkan masalah.
Memang disadari bahwa besarnya permintaan akan BBM di dalam dan luar negeri menimbulkan banyak masalah. Namun, sangat tidak realistis untuk menyelesaikan semua masalah itu sekaligus dengan hanya mengumumkan penghapusan subsidi. Meskipun pemerintah membantu memberikan mengucurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi setiap keluarga miskin sebesar Rp 100.000 per bulan yang dibayarkan di muka sekaligus untuk tiga bulan ini masih dianggap belum bisa mengurangi kebutuhan mereka sehari-hari.
Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga BBM pada November ini berdampak seketika terhadap peningkatan pengangguran terbuka sebanyak 426.000 pekerja yang rata-rata buruh dan pedagang. Jajaran penganggur ini niscaya akan terus bertambah panjang dalam setahun ke depan karena gelombang PHK akan terus berlanjut setelah lebaran dan tahun baru nanti.  Tak seperti krisis tahun 1998 lalu yang membuat banyak perusahaan besar terutama yang banyak berutang dalam mata uang asing, memiliki kandungan impor yang besar, dan berorientasi pada pasar dalam negeri terempas, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) dan atau sektor informal justru mampu bertahan, dampak kenaikan harga BBM kali ini lebih berat dirasakan oleh UKM dan bersifat seketika. Padahal UKM inilah yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Akibat kenaikan harga BBM yang tak kepalang ini pekerjaan rumah bukannya berkurang malahan bertambah banyak dan lebih pelik serta lebih berisiko. Kita berharap pemerintah lebih peka pada derita rakyatnya sendiri. Kepentingan nasional harus di atas segala-galanya. Kita harus berdaulat secara politik dan ekonomi serta keadilan harus jadi acuannya. Banyak pilihan kebijakan yang masih tersedia untuk mewujudkannya asalkan kita mau mengubah pola pikir kita yang selama ini terlalu dibelenggu oleh pengaturan perekonomian negara maju yang kelembagaannya sudah sedemikian sangat lengkap, dan tidak relevan.



2.3.3  Dampak Kenaikan BBM Pada Masyarakat Kecil
Walaupun dampak kenaikan harga BBM tersebut sulit dihitung dalam gerakan kenaikan inflasi, tetapi dapat dirasakan dampak psikologisnya yang relatif kuat. Dampak ini dapat menimbulkan suatu ekspektasi inflasi dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga berbagai jenis barang atau jasa. Ekspektasi inflasi ini muncul karena pelaku pasar terutama pedagang eceran ikut terpengaruh dengan kenaikan harga BBM dengan cara menaikkan harga barang-barang dagangannya. Dan biasanya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat terjadi ketika isu kenaikan harga BBM mulai terdengar.
Perilaku kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat setelah terjadi kenaikan harga beberapa jenis BBM seperti premium (bensin pompa), solar, dan minyak tanah dari waktu ke waktu relatif sama. Misalnya, dengan naiknya premium sebagai bahan bakar transportasi akan menyebabkan naiknya tarif angkutan. Dengan kenaikan tarif angkutan tersebut maka akan mendorong kenaikan harga barang-barang yang banyak menggunakan jasa transportasi tersebut dalam distribusi barangnya ke pasar. Demikian pula dengan harga solar yang mengalami kenaikan juga akan menyebabkan kenaikan harga barang atau jasa yang dalam proses produksinya menggunakan solar sebagai sumber energinya.
Begitu seterusnya, efek menjalar (contagion effect) kenaikan harga BBM terus mendongkrak biaya produksi dan operasional seluruh jenis barang yang menggunakan BBM sebagai salah satu input produksinya yang pada akhirnya beban produksi tersebut dialihkan ke harga produk yang dihasilkannya. Kenaikan harga beberapa jenis BBM ini akan menyebabkan kenaikan harga di berbagai level harga, seperti harga barang di tingkat produsen, distributor atau pedagang besar sampai pada akhirnya di tingkat pedagang eceran. Gerakan kenaikan harga dari satu level harga ke level harga berikutnya dalam suatu saluran perdagangan (distribution channel) adakalanya memerlukan waktu (time lag). Tetapi, yang jelas akibat kenaikan harga BBM ini adalah konsumen akhir yang notabene adalah berasal dari kebanyakan masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dengan membeli barang-barang kebutuhannya sebagian besar dari pedagang eceran. Dan biasanya kenaikan harga di tingkat eceran (retail price) ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat harga produsen (producer price) maupun di tingkat pedagang besar (wholesale price).
Kenaikan harga beberapa jenis BBM bulan Mei 2014, terulang kembali di bulan November 2014 dengan beberapa skenario kenaikan harga beberapa jenis BBM (premium, solar, minyak tanah). Menurut salah satu sumber di Badan Pusat Statistik, untuk jenis barang BBM yang harganya ditentukan pemerintah, hampir 50 persen dari pengaruh kenaikan BBM sudah dihitung dalam penghitungan inflasi pada bulan November 2014. Misalnya harga premium Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500/liter dan Solar dari Rp 5.500 menjadi 7.500/liter.
Dengan demikian pada tahun yang akan datang, sumbangan inflasi dari BBM (bensin, solar, dan minyak tanah) akan meningkat sekitar 0,28 persen. Ditambah lagi sumbangan inflasi pelumas/oli yang apabila naik 15 persen akan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,05 persen. Sumbangan inflasi dari BBM akan bertambah besar jika komponen BBM lainnya yang tidak ditetapkan pemerintah bergerak sesuai selera pasar.









                                                                                                                 

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan     : Pemerintah sebagai tangan besar yang mengelola perekonomian negara menetapkan kebijakan-kebijakan dan melaksanakan tugas-tugasnya untuk membuat alur dan sistem ekonomi negara menjadi teratur agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun ketika memasuki bulan November 2014 pemerintah membuat kebijakan yang salah dan merugikan bagi rakyat kalangan bawah. Akibat penghapusan subsidi bbm harga kebutuhan barang pokok dipasaran menjadi meningkat dan daya beli masyarakat menurun sebab penghasilan mereka sehari-hari tidak cukup untuk biaya hidup. Seharusnya melihat kejadian ini pemerintah bisa mengambil kebijakan kembali dengan memperhitungkan damoak yang akan terjadi ditahun yang akan datang.
Saran               : Kenaikan BBM harus mendapat perhatian dalam pemerintah karena mencangkup hajat hidup orang banyak. Apabila terdapat kesahalan dalam penulisan makalah studi kasus penulis mengucapkan maaf. terimakasih










DAFTAR PUSTAKA

Arya Yoga, Dampak Kenaikan Harga BBM. 2008. http://reincarbonated.multiply.com
Sadono Sukirno. 2005. Mikro Ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar